Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris: Langkah Kontroversial Menuju Kemandirian Energi?

Pemerintah Inggris baru-baru ini mengumumkan rencana perluasan pengeboran minyak dan gas yang signifikan di Laut Utara. Langkah ini, bagian dari strategi Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris, telah memicu kecaman dari para aktivis lingkungan yang percaya hal itu merusak komitmen iklim negara tersebut. Meski mendapat reaksi negatif, pemerintah melihat ini sebagai langkah penting menuju kemandirian energi.

Dasar Pemikiran Dibalik Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris

Perdana Menteri Rishi Sunak mengungkapkan harapan bahwa rencana Minyak Laut Utara Inggris akan menyediakan energi yang bersumber dari dalam negeri kepada Inggris. Sambil bertransisi ke ekonomi net-zero pada tahun 2050.

Dia berargumen bahwa bahkan pada tahun 2050, seperempat dari kebutuhan energi Inggris masih berasal dari minyak dan gas. Sunak lebih memilih sumber daya ini berasal dari pasokan dalam negeri daripada mengandalkan negara-negara yang berpotensi bermusuhan. Perspektif ini mendasari keputusan pemerintah untuk memperluas pengeboran minyak dan gas di Laut Utara.

Bersamaan dengan perluasan Minyak Laut Utara Inggris. Sunak mengumumkan rencana untuk membangun dua tempat penangkapan dan penyimpanan karbon baru di Laut Utara pada tahun 2030.

Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menangkap dan menyimpan karbon dioksida. Baik dalam produk seperti semen atau jauh di bawah tanah.

Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan mengimbangi dampak lingkungan dari peningkatan pengeboran minyak dan gas.

Kontroversi Sekitar Eksplorasi Inggris

Terlepas dari langkah-langkah penangkapan karbon yang diusulkan, keputusan Inggris untuk memperluas minyak Laut Utara telah mendapat kritik.

Langkah ini bertentangan dengan peringatan sebelumnya dari Badan Energi Internasional, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada investasi baru dalam eksplorasi minyak dan gas untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1.5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri.

Kontroversi seputar rencana Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris menyoroti ketegangan antara kebutuhan energi negara dan komitmen lingkungannya.

Kantor Sunak telah berkomitmen untuk memberikan ratusan izin baru bagi perusahaan untuk mengebor minyak dan gas lepas pantai, dengan 100 izin pertama diharapkan akan diberikan pada musim gugur. Namun, semua calon lisensi akan menjalani “tes kompatibilitas iklim”.

Tes ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris sejalan dengan sasaran iklimnya. Saat rencana ini terungkap, perdebatan tentang menyeimbangkan kebutuhan energi dan komitmen lingkungan terus berlanjut.

Masa depan strategi Eksplorasi Minyak Laut Utara Inggris tidak diragukan lagi akan memiliki implikasi signifikan bagi lanskap energi negara dan komitmennya untuk memerangi perubahan iklim.