PM Memperingatkan Meningkatnya Kekuasaan Massa yang Mengancam Demokrasi Inggris
Perdana Menteri Rishi Sunak baru-baru ini mengadakan pembicaraan dengan para kepala polisi untuk mengungkapkan keprihatinan besar atas eskalasi yang terlihat pada beberapa protes di Inggris. Dia memperingatkan bahwa pola “perilaku kekerasan dan intimidasi yang semakin meningkat” tampaknya bertujuan untuk menghentikan “debat bebas” dan menghalangi perwakilan terpilih untuk melakukan tugasnya. Dengan meningkatnya ancaman dan penargetan rumah politisi, PM mengatakan hal ini sama dengan “aturan massa” yang menggantikan proses demokrasi di Inggris.
Protes atas isu-isu seperti konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung terkadang berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum seperti mengganggu pertemuan dewan dan menargetkan rumah dan keluarga anggota parlemen. PM menegaskan bahwa intimidasi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus berlanjut karena mengancam fondasi demokrasi. Dia mendesak polisi untuk menggunakan kewenangan yang ada untuk menindak setiap insiden yang bertujuan menumbangkan atau menutup fungsi demokrasi yang sah melalui kekerasan.
Ancaman Bagi Demokrasi
Menjunjung tinggi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kepolisian adalah hal yang penting menurut PM. Meskipun hak untuk melakukan protes secara damai dihormati, pola perilaku yang terjadi saat ini di beberapa peristiwa telah melanggar hukum dan melemahkan demokrasi. Kelompok-kelompok yang membela protes tersebut berpendapat bahwa tujuan mereka bukan untuk menghentikan perdebatan bebas, namun PM dan kelompok lainnya melihat adanya upaya yang jelas untuk menggantikan proses demokrasi dengan “pemerintahan massa” melalui intimidasi dan ancaman kekerasan.
Para kepala polisi sepakat bahwa perlu lebih banyak tindakan yang dilakukan untuk menindak taktik protes yang melanggar hukum, namun para aktivis hak asasi manusia memperingatkan bahwa kata-kata PM tersebut berisiko mendelegitimasi hak-hak protes yang sah. Ketika para politisi di semua pihak menyadari perlunya menyeimbangkan keamanan dan kebebasan sipil, perdebatan terus berlanjut mengenai batasan antara berkumpul secara sah dan “pemerintahan massa” yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi di Inggris.